Bansos PKH Balita Tahap 1 Rp750 Ribu Resmi Cair Februari 2026

by

SeputarKapuas.id – Minggu pagi, 8 Februari 2026, menjadi momen yang penuh harapan bagi jutaan keluarga prasejahtera di seluruh pelosok Indonesia. Kabar gembira kembali datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Setelah melalui proses verifikasi dan validasi data yang ketat sepanjang bulan Januari, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2026 akhirnya resmi diturunkan secara bertahap.

Sorotan utama pada pencairan kali ini tertuju pada salah satu komponen paling vital dalam struktur bantuan sosial kita: Komponen Kesehatan untuk Anak Usia Dini (Balita). Pemerintah menetapkan nominal bantuan yang cukup signifikan, yakni Rp750.000 per tahap, yang mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para penerima manfaat mulai hari ini.

Di tahun 2026, tantangan ekonomi dan fokus pembangunan manusia menjadi prioritas utama pemerintahan. PKH tidak lagi sekadar dipandang sebagai “bagi-bagi uang”, melainkan sebuah investasi strategis negara untuk mencetak generasi emas bebas stunting. Anak usia dini yang hari ini berusia 0 hingga 6 tahun adalah calon pemimpin Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, memastikan asupan gizi, akses kesehatan, dan perlindungan sosial bagi mereka adalah harga mati.

Pencairan Tahap I yang meliputi alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret ini menjadi penyambung napas bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membeli kebutuhan pokok seperti susu, telur, vitamin, dan makanan pendamping ASI (MPASI).

Namun, di tengah euforia pencairan ini, masih banyak masyarakat yang bingung mengenai mekanisme, syarat, hingga cara memastikan apakah nama anak mereka masuk dalam daftar penerima atau tidak. Artikel ini hadir sebagai panduan terlengkap untuk mengupas tuntas segala hal tentang PKH Anak Usia Dini 2026 agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.

Apa Itu PKH Anak Usia Dini dan Tujuan Pemberiannya

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Sejak diluncurkan, PKH telah membuktikan dirinya sebagai salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan yang paling efektif di dunia internasional, atau sering disebut sebagai Conditional Cash Transfer (CCT).

PKH Anak Usia Dini adalah sub-komponen dari PKH yang secara spesifik menyasar anak-anak berumur 0 hingga 6 tahun. Berbeda dengan bantuan langsung tunai biasa, label “bersyarat” di sini berarti penerima bantuan memiliki kewajiban. Ibu atau wali dari anak usia dini wajib memeriksakan kesehatan anaknya ke fasilitas kesehatan (Posyandu/Puskesmas) secara rutin, memantau tumbuh kembang, serta memastikan imunisasi lengkap.

Tujuan Utama Pemberian PKH Anak Usia Dini:

  1. Pencegahan Stunting: Di tahun 2026, pemerintah sangat agresif menekan angka stunting (gagal tumbuh). Bantuan ini diharapkan digunakan orang tua untuk membeli makanan bergizi tinggi protein hewani agar otak dan fisik anak berkembang optimal.
  2. Akses Kesehatan: Memastikan tidak ada alasan ekonomi bagi orang tua untuk tidak membawa anaknya berobat atau imunisasi. Biaya transportasi ke Puskesmas seringkali menjadi kendala, dan dana PKH hadir untuk menutup celah tersebut.
  3. Memutus Rantai Kemiskinan: Dengan gizi yang baik di masa Golden Age (0-6 tahun), anak-anak dari keluarga miskin diharapkan tumbuh cerdas, sehat, dan kelak bisa mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya.

  4. Perlindungan Sosial: Memberikan rasa aman bagi keluarga miskin bahwa negara hadir menjamin kebutuhan dasar anak-anak mereka, terutama di tengah fluktuasi harga pangan.

Baca Juga:  BSU Kemenag 2026: Daftar Penerima, Nominal dan Jadwal Pencairan

Besaran Bansos PKH Anak Usia Dini Rp750 Ribu

Pemerintah menetapkan indeks bantuan PKH berdasarkan beban tanggungan keluarga. Komponen Anak Usia Dini dan Ibu Hamil merupakan komponen dengan nominal tertinggi dibandingkan komponen anak sekolah (SD/SMP/SMA). Hal ini mencerminkan betapa krusialnya periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Rincian Perhitungan Nominal:

  • Total per Tahun: Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
  • Total per Tahap: Rp750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

  • Frekuensi Pencairan: 4 Kali dalam satu tahun (Per Triwulan).

Mengapa Rp750.000? Angka ini didapatkan dari pembagian total bantuan tahunan (Rp3.000.000) dibagi 4 tahap pencairan. Dana Rp750.000 yang cair hari ini (Tahap I) dialokasikan untuk kebutuhan anak selama tiga bulan (Januari, Februari, Maret). Jika dirata-rata, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp250.000 per bulan untuk kebutuhan gizi satu orang anak balita.

Penting untuk dicatat bahwa dalam satu Kartu Keluarga (KK), bantuan PKH dibatasi. Untuk komponen anak usia dini, pemerintah biasanya membatasi perhitungan maksimal untuk anak ke-2. Artinya, jika sebuah keluarga miskin memiliki 3 balita kembar sekalipun, yang dihitung dalam indeks bantuan maksimal hanya 2 anak, ditambah komponen lain jika ada (seperti lansia atau anak sekolah), dengan batas maksimal total 4 anggota keluarga yang ditanggung dalam satu KK.

Jadwal Pencairan PKH Tahap I untuk Anak Usia Dini

Memahami jadwal pencairan sangat penting agar KPM tidak termakan isu hoaks. Siklus penyaluran PKH dibagi menjadi empat tahap dalam kalender anggaran negara:

  • Tahap I: Januari, Februari, Maret.
  • Tahap II: April, Mei, Juni.
  • Tahap III: Juli, Agustus, September.

  • Tahap IV: Oktober, November, Desember.

Kapan Tepatnya Dana Masuk? Meskipun periodenya adalah Januari-Maret, bukan berarti dana cair di tanggal 1 Januari. Proses administrasi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial membutuhkan waktu. Pada tahun 2026 ini, pencairan Tahap I mulai bergulir deras pada awal Februari.

  • Termin Awal (Akhir Januari): Uji coba sistem dan data yang 100% valid tanpa anomali.
  • Termin Puncak (8 – 20 Februari 2026): Ini adalah gelombang terbesar pencairan. Hari ini, 8 Februari, banyak laporan saldo masuk dari berbagai daerah, menandakan SP2D termin besar telah dieksekusi oleh Bank Himbara.

  • Termin Susulan (Maret): Bagi data yang memerlukan perbaikan (salah NIK, beda nama) atau penyaluran melalui PT Pos di daerah terpencil.

Jadi, jika hari ini saldo Anda masih kosong, jangan panik. Masih ada waktu pencairan dalam rentang Tahap I hingga akhir Maret 2026.

Syarat Penerima Bansos PKH Anak Usia Dini

Bantuan Rp750.000 ini bukan untuk semua orang yang memiliki balita. Ada syarat administratif dan sosial ekonomi yang ketat. Syarat penerima PKH Anak Usia Dini 2026 adalah:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang aktif dan padan dengan data Dukcapil.
  2. Terdaftar di DTKS: Wajib masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Ini adalah syarat mutlak. Jika miskin tapi tidak masuk DTKS, bantuan tidak akan cair.
  3. Masuk Kategori Miskin/Rentan: Berada dalam desil kemiskinan terendah di wilayahnya, yang dinilai berdasarkan kondisi rumah, pendapatan, dan aset.
  4. Bukan ASN/TNI/Polri: Tidak ada satu pun anggota keluarga dalam satu KK yang berstatus PNS, PPPK, Tentara, Polisi, atau pensiunan BUMN/BUMD.
  5. Memiliki Komponen Balita: Dalam KK tersebut benar-benar terdapat anak berusia 0-6 tahun yang berstatus anak kandung.

  6. Kooperatif: Bersedia mengikuti aturan PKH, termasuk pertemuan kelompok (P2K2) dan kewajiban kesehatan.

Baca Juga:  Cara Daftar DTSEN Online 2026: Prosedur, Syarat, dan Tahapan Verifikasi

Kriteria Anak Usia Dini yang Berhak Menerima PKH

Selain syarat keluarga, ada kriteria spesifik untuk si anak itu sendiri:

  1. Usia 0 – 6 Tahun: Hitungan usia sangat krusial. Anak yang belum genap 6 tahun masih masuk kategori ini. Namun, jika anak sudah masuk usia 6 tahun lebih dan mulai masuk Sekolah Dasar (SD), maka sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) secara otomatis akan memindahkan kategorinya dari “Anak Usia Dini” (Rp750rb) menjadi “Anak SD” (Rp225rb). Transisi ini sering menyebabkan KPM kaget karena nominalnya turun.
  2. Maksimal Anak Kedua: Seperti disebutkan sebelumnya, prioritas diberikan hingga anak kedua dalam perhitungan komponen PKH.
  3. Tidak Terdata Ganda: NIK anak tidak boleh digunakan ganda di KK lain. Di tahun 2026, sistem pendataan bayi baru lahir sudah sangat canggih. Bayi yang baru lahir harus segera dibuatkan Akta Kelahiran dan dimasukkan ke KK agar bisa diusulkan menjadi komponen penerima.

  4. Hidup: Tentu saja, anak tersebut harus masih hidup. Jika (amit-amit) anak meninggal dunia, keluarga wajib melapor agar bantuan dihentikan atau dialihkan, karena mengambil dana bansos untuk orang yang sudah meninggal adalah tindakan melanggar hukum.

Cara Cek Nama Penerima PKH Anak Usia Dini Secara Online

Transparansi adalah kunci Bansos 2026. Anda bisa mengecek apakah anak balita Anda terdaftar sebagai penerima Rp750.000 hari ini melalui HP:

1. Melalui Website Resmi

  • Buka browser (Chrome/Safari) dan kunjungi cekbansos.kemensos.go.id.
  • Masukkan Wilayah Penerima Manfaat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan) sesuai KTP.
  • Masukkan Nama Lengkap Penerima Manfaat (biasanya nama Ibu atau Kepala Keluarga) sesuai KTP.
  • Ketik kode Captcha (huruf acak) yang muncul di layar.

  • Klik “CARI DATA”.

Analisis Hasil: Lihat kolom PKH.

  • Jika tertulis Status: YA.
  • Keterangan: Pengurus (Artinya nama yang dicari adalah ibu/pengurus rekening).
  • Periode: Tahap 1 2026 (Jan-Mar).

  • Maka, bantuan Rp750.000 positif cair.

2. Melalui Aplikasi “Cek Bansos”

  • Unduh aplikasi resmi Kementerian Sosial di Play Store.
  • Login dengan akun yang sudah diverifikasi (swafoto dengan KTP).
  • Klik menu “Cek Bansos” atau lihat profil keluarga.

  • Di aplikasi ini, Anda bisa melihat rincian anggota keluarga mana saja yang menjadi komponen (misal: Anak 1 – Balita, Anak 2 – SD).

Mekanisme Penyaluran Dana PKH Tahap I

Proses uang sampai ke tangan Anda melewati jalur birokrasi yang panjang namun cepat berkat digitalisasi:

  1. Validasi Daerah: Operator desa menginput data kondisi terbaru (pemutakhiran).
  2. Verifikasi Pusat: Kemensos menyandingkan data dengan Dukcapil dan Bank.
  3. SK Penetapan: Menteri Sosial menandatangani SK siapa saja yang cair di Tahap I.
  4. SPM & SP2D: Kemensos menerbitkan Surat Perintah Membayar. KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke Bank Penyalur.
  5. Standing Instruction (Top Up): Bank memindahkan dana dari rekening negara ke rekening KKS masing-masing KPM. Proses ini biasanya memakan waktu 1-3 hari kerja setelah SP2D turun.

  6. Penyaluran: KPM menerima saldo dan bisa menariknya.

Bank Penyalur dan Metode Pencairan Bansos PKH

Di tahun 2026, pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

  1. Bank BRI, BNI, Mandiri: Melayani mayoritas KPM di seluruh Indonesia.
  2. Bank BSI (Bank Syariah Indonesia): Khusus melayani seluruh KPM di Provinsi Aceh.

  3. PT Pos Indonesia: Melayani daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau daerah yang tidak memiliki akses ATM dekat.

Metode Pencairan di ATM (KKS):

  • Pastikan kartu KKS tidak rusak.
  • Masukkan kartu dan PIN.
  • Cek Saldo. Jika saldo bertambah Rp750.000 (atau akumulasi dengan bansos lain), segera tarik tunai.

  • Tips: Sebaiknya tarik di ATM bank yang sama (misal KKS BNI tarik di ATM BNI) untuk menghindari potongan biaya admin. Bansos PKH itu utuh, jangan sampai terpotong biaya transaksi jika bisa dihindari.

Baca Juga:  Akhirnya Cair! Cek Saldo KJP Plus Tahap II Februari 2026, Nominalnya Bikin Senyum

Hal yang Harus Dilakukan Jika Dana Belum Cair

Hari ini, 8 Februari, adalah hari pencairan massal, tapi tidak serentak 100%. Jika saldo Anda masih kosong (ZONK), lakukan hal berikut:

  1. Jangan Panik: Ingat sistem termin/gelombang. Mungkin nama Anda masuk di Termin 2 atau Termin 3 yang akan cair minggu depan.
  2. Cek Status Online: Pastikan di web cekbansos status periodenya sudah berubah menjadi “Jan-Mar 2026”. Jika masih periode lama (Okt-Des 2025), berarti data Anda belum diproses SK-nya.
  3. Hubungi Pendamping PKH: Setiap KPM memiliki pendamping sosial kecamatan. Tanyakan kepada mereka. Pendamping memiliki akses ke aplikasi SIKS-NG yang bisa melihat detail status: apakah “Sudah SP2D”, “Gagal Omspan”, atau “Belum Diproses”.

  4. Tunggu hingga Akhir Maret: Batas akhir penyaluran Tahap I adalah akhir Maret.

Penyebab Bansos PKH Anak Usia Dini Gagal Cair

Ada beberapa alasan teknis dan non-teknis mengapa bantuan Rp750.000 gagal masuk rekening:

  1. Anomali Data (Data Mismatch): Nama di KTP “Siti Aminah”, di Bank “Siti Amina”. Beda satu huruf membuat sistem perbankan menolak transfer (Gagal Omspan). Ini penyebab paling umum.
  2. Graduasi Alamiah (Usia > 6 Tahun): Anak balita Anda baru saja ulang tahun ke-7 bulan lalu? Maka otomatis komponen balitanya hilang. Bantuan akan turun menjadi komponen Anak SD (Rp225.000), bukan lagi Rp750.000.
  3. Belum Masuk KK: Punya bayi baru lahir tapi belum urus Akta dan belum dimasukkan ke KK induk? Maka bayi tersebut belum dianggap ada oleh sistem bansos.
  4. Non-Eligible (Tidak Layak): Sistem mendeteksi keluarga Anda sudah mampu (punya mobil, gaji UMR, atau jadi ASN).

  5. Tidak Komitmen (Sanksi): Tidak pernah ke Posyandu atau tidak mengumpulkan berkas administrasi ke pendamping, sehingga akun KPM dibekukan sementara (suspend).

Tips Agar Tetap Terdaftar sebagai Penerima PKH

Mendapat bantuan di Tahap I bukan jaminan akan dapat lagi di Tahap II. Pertahankan hak Anda dengan cara:

  1. Disiplin Administrasi: Segera perbarui KK setiap ada perubahan (lahir, mati, pindah). Pastikan NIK semua anggota keluarga padan.
  2. Penuhi Kewajiban (Komitmen): Rajin ke Posyandu, timbang berat badan anak, dan imunisasi. Data kunjungan ini direkap oleh pendamping.
  3. Hadir Pertemuan P2K2: Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan pendamping adalah wajib. Absensi di sini mempengaruhi kelancaran bantuan.
  4. Jujur saat Survei: Jika ada petugas Geo-tagging datang memfoto rumah, berikan data apa adanya.

  5. Gunakan Bantuan Sesuai Peruntukan: Jangan gunakan uang PKH untuk beli rokok bapaknya atau pulsa game anak. Jika ketahuan saat monitoring, bisa dievaluasi.

Pemanfaatan Dana PKH untuk Kebutuhan Anak Usia Dini

Uang Rp750.000 yang cair hari ini adalah amanah negara untuk masa depan anak Anda. Berikut rekomendasi pemanfaatannya:

  1. Protein Hewani (Wajib): Belilah telur ayam (sumber protein termurah dan terbaik), ikan, daging ayam, atau daging sapi. Protein hewani adalah kunci mencegah stunting dan mencerdaskan otak balita.
  2. Susu dan Vitamin: Jika anak sudah tidak ASI, belikan susu pertumbuhan yang sesuai umur.
  3. Makanan Tambahan: Buah-buahan (pisang, pepaya) dan sayuran.

  4. Kebutuhan Dasar Lain: Popok, sabun mandi anak, atau pakaian yang layak.

DILARANG KERAS: Menggunakan uang PKH Balita untuk membeli rokok, minuman keras, kosmetik ibunya, bayar cicilan motor, atau judi online.

Penutup: Harapan Program PKH bagi Keluarga Penerima Manfaat

Pencairan PKH Anak Usia Dini Tahap I Rp750.000 pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026, bukan sekadar transfer dana. Ini adalah wujud kehadiran negara dalam merawat tunas-tunas bangsa. Pemerintah berharap, dengan bantuan ini, tidak ada lagi anak Indonesia yang tidur dalam keadaan lapar atau gagal tumbuh karena kurang gizi.

Bagi KPM yang sudah menerima dana, manfaatkanlah dengan bijak. Ingatlah bahwa tujuan akhir PKH adalah “Graduasi Mandiri”, yaitu kondisi di mana keluarga Anda suatu saat nanti sudah mampu secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Jadikan bantuan ini sebagai pijakan untuk hidup yang lebih sehat dan sejahtera.

Bagi yang belum cair, tetaplah bersabar dan proaktif mengecek data. Semoga rezeki PKH Tahap I ini membawa berkah bagi tumbuh kembang buah hati Anda. Selamat mengecek saldo, dan salam sehat untuk anak-anak Indonesia!